Penerbitan & Percetakan CV. MANHAJI

Sipnosis:

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan praktis: mengapa hukum yang baik sering kali tidak bekerja dengan baik? Mengapa produk hukum kadang tampak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat? Jawabannya tidak bisa dicari hanya dalam teks undang-undang. Ia harus dicari dalam ruang yang lebih luas, yaitu politik hukum.
Politik hukum, bagi penulis, adalah jembatan antara hukum dan kekuasaan, antara cita-cita konstitusi dan realitas sosial. Ia bukan sekadar proses pembentukan undang-undang, tetapi juga pilihan arah, nilai, dan kepentingan yang mewarnai hukum itu sendiri. Di Indonesia, dinamika politik hukum pasca-reformasi menunjukkan dua wajah: di satu sisi lahir demokrasi substantif dan keterbukaan, di sisi lain muncul fenomena autocratic legalism ketika hukum dipakai untuk melegalkan kehendak kekuasaan.
Melalui buku ini, penulis berupaya menguraikan politik hukum secara sistematis: mulai dari pengertian, landasan teori, konfigurasi politik hukum di Indonesia, hubungan hukum dengan kekuasaan, hingga peran konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat sipil dalam membentuk arah hukum nasional. Pembahasan juga disajikan dengan konteks keindonesiaan, terutama perspektif Pancasila dan maqasid syariah, agar pembaca tidak hanya memahami politik hukum secara normatif, tetapi juga secara etis dan humanis.
Buku ini ditujukan kepada mahasiswa hukum, ilmu politik, praktisi, dan siapa saja yang peduli pada arah perjalanan hukum Indonesia. Harapannya, pembaca tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga subjek yang kritis dan bertanggung jawab dalam membentuk hukum yang berkeadilan.