Penerbitan & Percetakan CV. MANHAJI

Sipnosis:

Demokrasi Indonesia pasca-reformasi telah mengalami berbagai kemajuan dalam aspek prosedural, seperti pemilu langsung, keterbukaan media, dan partisipasi politik. Namun demikian, demokrasi substantif yang menjamin keadilan sosial, partisipasi rakyat yang merata, dan etika kekuasaan yang berkeadaban masih jauh dari ideal. Dalam praktiknya, politik seringkali direduksi menjadi arena kontestasi kekuasaan antarkelompok elite yang justru menjauh dari kepentingan rakyat luas. Di sinilah letak problematika fundamental yang menimbulkan krisis nilai kerakyatan, yakni hilangnya orientasi pada rakyat sebagai subjek politik yang utama. Padahal, nilai-nilai kerakyatan tidak hanya menjadi pilar demokrasi, tetapi juga merupakan prinsip integral dalam ajaran Islam tentang keadilan, musyawarah, dan kedaulatan rakyat. Krisis inilah yang menjadi titik tolak penting dalam merefleksikan kembali gagasan politik Islam yang bersifat kerakyatan melalui tokoh-tokoh klasik dan kontemporer seperti K.H. Wahid Hasyim.
K.H. Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah politik dan agama di Indonesia. Lahir pada 1 Juni 1914 di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, ia merupakan putra dari K.H. Hasyim Asy’ari dari istrinya yang bernama Nyai Nafiqah. pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak muda, K.H. Wahid Hasyim menunjukkan minat besar terhadap pendidikan dan politik. Ia belajar di berbagai pesantren, termasuk Tebuireng, dan memperdalam ilmu agama serta bahasa asing seperti Inggris dan Belanda. Pendidikan ini menjadi fondasi penting bagi perannya di masa depan sebagai pemimpin yang visioner.